Saleman, suaratanaosonline.com - Dalam rangka mendukung program Aksi Cinta Laut 2026 sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan pesisir, prajurit Kodaeral IX bersama masyarakat melaksanakan Karya Bakti TNI AL dengan bersih-bersih Pantai Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Rabu (16/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kadister Kodaeral IX Kolonel Laut (KH) Franky Jamris Akihary, prajurit Kodaeral IX, Babinsa Negeri Saleman, Babinsa Negeri Karlutu, Babinpotmar Kodaeral IX diikuti masyarakat Negeri Saleman, mahasiswa KKN PPM UGM 2026, serta para pelajar dari SMK Negeri 7 Maluku Tengah, SMP Negeri 32 Maluku Tengah, dan SD Negeri 214 Maluku Tengah.

Melalui semangat gotong royong, seluruh peserta bahu-membahu membersihkan sampah yang berada di sepanjang pesisir pantai sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut. 

Kadister Kodaeral lX mewakili Komandan Kodaeral lX, Laksda TNl Hanarko Djodi Pamungkas, S.H.,M.H. mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara TNI AL, pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif untuk mencintai serta menjaga laut Indonesia.

Aksi bersih pantai ini lanjutnya, memiliki makna penting, mengingat Negeri Saleman merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Maluku yang kerap dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. 

"Dengan lingkungan pantai yang bersih dan terawat, diharapkan daya tarik wisata dapat terus terjaga sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat," terangnya.

Selain membersihkan sampah yang berserakan di sepanjang pesisir, kehadiran para pelajar dan mahasiswa dalam program "Aku Cinta Laut 2026" Karya Bakti TNl AL ini juga menjadi sarana edukasi sejak dini mengenai pentingnya menjaga laut dari pencemaran plastik.

Melalui Aksi Cinta Laut 2026, Kodaeral IX terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan kepedulian terhadap kebersihan laut dan pesisir sebagai budaya bersama.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga kelestarian sumber daya maritim sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Kodaeral IX bersama masyarakat Maluku Tengah berharap kesadaran akan kebersihan lingkungan terus meningkat, sehingga Negeri Saleman tetap menjadi primadona wisata yang bersih, indah, dan mendunia. (Rdks) 

Ambon, suaratabaosonline.com - Laporan dugaan pengancaman pembunuhan lewat surat laporan pengaduan tertanggal 22 Desember 2025, yang di laporkan oleh salah satu jurnalis Provinsi Maluku ke Polsek Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah mubasir, hilang di tangan penyidik bagai ditelan bumi. 

Dugaan ini menguat setelah melewati beberapa kali surat pemberitahuan proses SP2HP yang di berikan okeh penyidik Polsek Amahai, dan dipenghujung jelang gelar perkara informasi penyidik bahwa akan dilakukan gelar perkara dan berdasarkan keterangan saksi laporan dugaan tersebut tidak memiliki bukti kuat sehingga saat gelar perkara akan ditutup. Ungkap salah satu penyidik yang di ketahui bernama Indry

Merasa tidak puas dengan keterangan penyidik, pelapor membamgun koordinasi dengan penyidik tersebut, namun ditengah komunikasi itu, seakan nada kurang bagus yang di sampaikan ke pelapor yang mencari keadilan atas perilaku perbuatan pelaku yang jelas fakta melakukan tindak pidana pengancaman pembunuhan terhadap seorang jurnalis, beberapa bulan lalu di Kecamatan Amahai saat melaksanakan tugas jurnalis. 

Komunikasi dengan penyidik berlanjut dengan meminta pelapor datangi Polsek Amahai guna bertatap muka dengan Kanit Reskrim Polsek Amahai beberapa waktu lalu, dan hal itupun dipenuhi pelapor dengan tujuan menyerahkan barang bukti. 

Pertemuan dengan kanit Reskrim Polsek Amahai itu tidak membuai hasil yang memuaskan sesuai fakta, justru kuat dugaan penyidik sudah dibungkam oleh terduga pelaku. 

Janji proses pun tak kunjung jalan hingga detik ini setelah usai pertemuan itu di Polsek Amahai. 

Ketidak puasan ini pun menguat keresahan pelapor, dan kemudian membangun komunikasi dengan Kapolsek Amahai Ipda. Marines Sopacuaperu, namun alhasil nihil informasi balik dari Kapolsek, padahal pelapor hanya mencari keadilan sesuai fakta dan bukti lengkap. 

Diduga kuat semua saksi memberikan keterangan palsu di hadapan Polisi karena takut diusir dari tempat dimana saksi tinggal, karena terancam akan diusir dari lahan oleh Kadus sebagai pemilik lahan, yang dilaporkan sebagai terduga pelaku pengancaman pembunuha terhadap jurnalis yang sedang melakukan tugas jurnalis. 

Perbuatan ini jelas - jelas melanggar UU Pers no. 40 tahun 1999 tentang pidana menghalangi wartawan, pada Pasal 18 ayat 1 mengatakan" Melarang siapa pun menghalang-halangi kerja jurnalistik dengan ancaman pidana.

1.) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Pada pasal 4 UU Pers No. 40 tahun 1999 pada ayat 3 menyampaikan" Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hakhak  mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 

Dengan persoalan ini, Pimpinan  Redaksi Media Globaltimurnn.com Verry Jacob mengutuk keras sikap dan cara kerja penyidik Polsek Amahai yang dinilai buruk, sehingga awak media menekankan dan menegaskan kepada Kapolda Maluku untuk segera mengevaluasi penyidik Polsek Amahai dan Kapolsek secara menyeluruh agar bisa melakukan tugas dengan baik dan jangan terkesan masuk angin, karena sudah jelas Pers adalah Mitra Polri dan itu sudah tertuang dalam kesepakatan Waka Polri bersama Dewan Pers beberapa waktu lalu. (Tim) 

Saumlaki, suaratabaosonline.com - H-1 Groundbreaking PSN Blok Masela, Komandan Kodaeral lX meninjau kesiapan Jetty di Desa Lermatang yang rencana akan digunakan sebagai jalur escape laut, dilanjutkan memimpin patroli laut di sekitar perairan Saumlaki dengan onboard di kapal Rigid Buoyancy Boat (RBB) Lanal Saumlaki pada Rabu (15/7/2026). 

Dalam patroli laut tersebut, Komandan Kodaeral IX didampingi Danguspurla Koarmada III, Kapok Sahli Kodaeral lX, Asops Dankodaeral lX, Dansatrol dan Dandenintel Kodaeral IX.

Pada H-1 ini, Komandan Kodaeral lX juga mengikuti rangkaian kegiatan persiapan akhir menjelang acara Groundbreaking PSN Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku oleh Presiden RI, Prabowo Subianto pada Kamis, 16 Juli 2026 besok.

Persiapan akhir tersebut diantaranya mengikuti Tactical Floor Game (TFG) Operasi Pengamanan VVIP kunjungan Presiden RI dipimpin Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto diikuti pejabat TNI/Polri di Ruang Serbaguna Yonif 734/SNS KKT. 

Pada hari yang sama juga dilaksanakan Apel Gelar Pasukan TNI AL dalam rangka pengamanan VVIP kegiatan Groundbreaking dengan Inspektur Upacara Dansatrol Kodaeral IX, Kolonel Laut (P) Irwin Kurniady yang digelar di Lapangan Apel Mako Lanal Saumlaki, Kodaeral lX. 

Pukul 14.00-15.00 WIT Dankodaeral IX beserta Gubernur Maluku dan Forkopimda meninjau kesiapan lokasi acara Groundbreaking di Desa Lermatang.

Berdasarkan hasil peninjauan, Gubernur memastikan seluruh persiapan menjelang H-1 pelaksanaan groundbreaking telah mencapai sekitar 90 persen dan berada pada tahap akhir penyelesaian.

“Secara fisik, progres pembangunan infrastruktur pendukung dan seluruh kebutuhan seremoni telah mencapai 90 persen. Masih ada waktu sekitar 24 jam untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan minor sehingga pada saat pelaksanaan nanti seluruh persiapan dapat rampung 100 persen,” ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, panitia penyelenggara optimistis seluruh fasilitas dan aspek teknis akan selesai tepat waktu. Hal tersebut didukung oleh koordinasi yang solid antara event organizer, kontraktor, serta seluruh pihak terkait di lapangan.

Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat memberikan dukungan dan doa agar pelaksanaan groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela berlangsung aman, lancar, dan sukses sebagai tonggak penting bagi percepatan pembangunan ekonomi Maluku.

“Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik. Momentum ini menjadi langkah penting bagi masa depan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kawasan,” katanya. (Rdks) 

Aceh, suaratabaosonline.com - Menetap di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh pasca purnatugas, AKBP (Purn) Ir. Untung Sangadji, MH, mantan Kapolres Aceh Utara dan mantan Kapolres Merauke memiliki banyak waktu untuk merealisasikan program-program yang telah direncanakan jauh-jauh hari. 

Seperti yang dilakukannya saat ini, Untung tengah berkonsentrasi menyelesaikan tahapan pembangunan di lahannya yang sangat luas di wilayah Seunuddon untuk kepentingan masyarakat ke depan.

Pria yang sukses menggagas program home industry ini memiliki impian untuk mengembangkan wisata bahari di kawasan tersebut dan sudah digagasnya sejak ia menjabat Kapolres Aceh Utara pada tahun 2016-2018 silam. 

Seiring berjalannya waktu, proses yang dilalui oleh Untung mulai menunjukkan perkembangan signifikan dan terus digencarkan, termasuk untuk lahan miliknya.

Dari informasi yang diterima media ini, Untung menjelaskan, beberapa bagian dari lahan sudah mulai dikerjakan, termasuk lahan kecil berukuran kurang lebih 300 meter yang akan dibangun sumber air sumur. 

Pasalnya di sekitar lingkungan tersebut telah terdapat mata air yang langsung dilirik olehnya. 

Selain itu akan dibangun WC umum, cafe yang dikelilingi oleh danau, jalan yang tembus ke perkampungan, 5 bungalo berbentuk bintang, pemukiman dan jalan menuju pantai.

“Luas area keseluruhan 6 hektar lebih termasuk wilayah pantai, di tepi pantai ada air tawar bahkan saking jernihnya terlihat seperti air mineral, TDS nya rendah sekali, sangat bagus dan pHnya juga cukup baik untuk air mineral.

Air tersebut mengalir secara terus menerus dan sangat bermanfaat untuk kehidupan masyarakat, Semoga dapat terus berkembang selain menjadi tempat wisata kuliner dan wisata bahari yang menghiasi Seunuddon dan lebih luas lagi Aceh Utara,”ujarnya kepada Pasific Pos via telepon belum lama ini.

Ia menambahkan, untuk danau dengan luas 2 hektar 300 akan ia bangun bungalo untuk wisata kuliner dengan bentuk menyerupai bintang, jadi segi lima. 

Ada juga bungalo untuk tempat beristirahat dan dapur khusus untuk memasak menu di setiap bungalo, Ada sumur dengan air sangat bening meskipun dikelilingi oleh laut, Bahkan ia memelihara udang di dalamnya, Fasilitas parkir juga akan dibangun.

“Di sekitar lahan saya tanam berbagai macam pohon buah-buahan dan mulai berbuah. Bahkan sudah ada yang dipanen, asyik sekali,” ujar Untung.

Ia menambahkan, ada 300 biji kenari dari Ambon yang dikirim oleh sahabat sekaligus mitranya yang sudah disemai dengan baik, tinggal menunggu proses tumbuhnya saja bersamaan dengan tanaman buah lainnya yang juga sudah mulai ditanam, Ketertarikan Untung terhadap wisata bahari memang bukan tanpa alasan.

Pasalnya, ia banyak menemukan potensi di sekitar pantai dan akan sangat berharga jika mampu dikembangkan dengan baik, Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, pria yang memiliki segudang kreativitas ini pernah berhasil menyulap pantai yang kumuh menjadi sangat bersih dan menarik banyak wisatawan di Kabupaten Aceh Utara saat ia masih menjabat Kapolres pada 2016 silam.

Pasca purnatugas, dirinya masih memperhatikan pantai tersebut bahkan membangun tempat tinggal di sana, Ya, Untung telah menjadi bagian dari sebuah pantai di wilayah Seunuddon, pantai yang tidak saja indah tetapi juga memiliki potensi alam yang luar biasa. 

Untung tidak sebatas memperhatikan potensi pantai tersebut tetapi juga memberikan kepedulian terhadap lingkungan pantai sehingga tetap terjaga.

Salah satunya dengan menanam pohon untuk mengatasi abrasi yang terjadi karena dikhawatirkan akan semakin parah jika dibiarkan berlarut-larut. 

Tidak tanggung-tanggung, pohon yang ditanam mencapai angka ribuan dan berhasil tumbuh dengan subur hingga sekarang. 

Pria yang kini terjun ke dunia politik ini mengungkapkan bahwa program wisata bahari yang ia gagas diawali dengan aksi bersih-bersih, mulai dari membersihkan pantai, pasar dan masjid.

Lalu dilanjutkan dengan menanam sejumlah pohon yang tidak saja untuk mencegah abrasi tetapi juga sarana penghijauan. 

Adapun jenis pohon yang ditanam bermacam-macam, di antaranya pohon cemara sebanyak 15.000 pohon, ketapang 10.000 dan 5.000 pohon baru. 

Untung juga menugaskan orang yang secara khusus merawat pohon- pohon tersebut sehingga tumbuh dengan subur dan tertata rapih. “Dulu pernah terjadi abrasi dan saya bergerak cepat mengatasi agar tidak semakin parah.

Semua upaya kita lakukan dan tentunya butuh waktu hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya, Saya juga tidak bekerja sendiri karena ada pihak-pihak lain yang turut berkolaborasi dan mendukung. Ucapnya

Di antaranya yang pernah saya ajak adalah komunitas Vespa Indonesia dari berbagai daerah seperti Kalimantan, Surabaya, Sulawesi dan Jakarta untuk menanam pohon bersama, Selain tiga jenis pohon yang sudah saya sebutkan tadi, ada pula mangrove dalam jumlah banyak, “terang Untung.

Setelah usahanya berhasil, kawasan pantai mulai berkembang dan banyak masyarakat yang mengais rezeki dengan berjualan di sana.

Usaha Untung Sangaji tidak sia-sia, pantai tersebut telah menunjukkan pesonanya. Inilah yang ia harapkan agar sektor wisata, lingkungan maupun ekonomi masyarakat turut maju dan berkembang.

Untung juga menjalin koordinasi dengan gubernur yang menjabat saat itu terkait dukungan dalam mengembangkan sektor pariwisata di wilayah Seunuddon. 

Gayung bersambut, inisiatif Untung direspon dengan baik bahkan semakin banyak kegiatan positif yang dilaksanakan di pantai tersebut untuk menarik pengunjung.

Pohon juga semakin bertambah banyak karena berbagai pihak ikut melakukan penanaman yang sama termasuk anak-anak sekolah, TNI, kepolisian dan masih banyak lagi. 

“Apapun kita lakukan demi pengembangan wisata bahari di wilayah Seunuddon, kita buat semakin ramai dengan cara-cara yang sederhana. 

Bahagia rasanya melihat upaya kita berhasil dan memberikan dampak besar bagi masyarakat, “pungkas Untung. (Tim)

Ambon, suaratabaosonline.com - Inspektorat Kodaeral IX mengakhiri pelaksanaan Audit Kinerja di Staf Teritorial dan Dinas Teritorial Kodaeral IX yang ditutup secara resmi oleh Inspektur Kodaeral IX, Kolonel (Mar) Eko Priyo Handoyo di Ruang Kerja Aster Dankodaeral IX, Halong, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku, Senin (13/7/2026).

Kegiatan ini merupakan rangkaian akhir dari pelaksanaan audit internal Kodaeral lX yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, tertib administrasi, serta efektivitas penyelenggaraan fungsi pembinaan teritorial guna mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Acara penutupan dihadiri oleh Aster Kodaeral IX, Iropslat Itkodaeral IX, Irum ltkodaeral IX, Irben Itkodaeral IX, Kaur Dister Kodaeral IX, Paur Armanas Dister Kodaeral IX, serta Kataud Staf Teritorial Kodaeral IX.

Dalam arahannya, Kolonel (Mar) Eko Priyo Handoyo, menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Staf Teritorial dan Dinas Teritorial atas kerja sama serta keterbukaan selama proses audit berlangsung.

Menurutnya, audit bukan semata-mata kegiatan pemeriksaan, tetapi merupakan sarana evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

Lebih lanjut, Ir Kodaeral IX berharap seluruh temuan, masukan, maupun rekomendasi hasil audit dapat segera ditindaklanjuti secara optimal sehingga menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan tugas ke depan. 

Melalui kegiatan audit kerja Itkodaeral IX ini, diharapkan setiap satuan kerja mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pelaksanaan program kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Penutupan Audit Kerja Itkodaeral IX ini menjadi wujud komitmen Kodaeral IX dalam memperkuat budaya kerja yang profesional, tertib administrasi, serta berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja organisasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas TNI AL khususnya di wilayah kerja Kodaeral IX. (Rdks) 

Ambon, suaratabaosonline.com - Komandan Kodaeral lX, Laksda TNl Hanarko Djodi Pamungkas, S.H.,M.H. mendampingi Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Forkompinda Maluku meninjau pembangunan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) di wilayah Provinsi Maluku, kali ini mengunjungi Saumlaki pada Senin (13/7/2026).

Kunjungan tersebut difasilitasi Pesawat Udara TNl AL jenis CN235-220 MPA (P-8301) yang dipiloti Kapten Laut (P) Triyoga dalam misi Operasi Siaga Purla Tameng Papua Periode II dari Bandara Pattimura, Ambon menunuju Bandara Mathilda Batlayeri Saumlaki. 

Penerbangan operasional kali ini membawa jajaran pejabat tinggi daerah dan komando kewilayahan TNI untuk memantau langsung kondisi keamanan maritim sekaligus pembangunan yang berada di wilayah Maluku yang salah satunya berkait Groundbreaking Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam waktu dekat ini.

Pejabat On Board dalam penerbangan tersebut antara lain, Gubernur Maluku, Komandan Kodaeral IX, Pangdam XV/Pattimura, Kapolda Maluku, Danguspurla Koarmada III dan Dansatrol Kodaeral IX dan pejabat terkait lainnya. 

Keberangkatan Pesud P-8301 dilepas para Pejabat Kodaeral IX dan Guspurla Koarmada III serta Tim Merflugh Kodaeral IX antara lain, Koorsmin Kodaeral IX, Danpomal Kodaeral IX, Kakuwil, Kadissyahal Kodaeral lX, Asintel Guspurla Koarmada III, Para Perwira Staf Kodaeral IX dan Guspurla Koarmada III, dan personel merflugh Kodaeral IX.

Kehadiran para pejabat On Board dalam penerbangan tersebut menunjukkan integrasi yang solid. Diharapkan terjalin keselarasan kebijakan antara pembangunan kesejahteraan daerah dan pengamanan wilayah. 

Melalui komitmen ini, diharapkan percepatan pembangunan di pulau-pulau terluar dan wilayah pesisir Maluku dapat berjalan dengan lancar dan menciptakan ruang yang aman bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat benteng kedaulatan NKRI di wilayah Timur Indonesia. (Rdks) 

Ambon, suaratabaosonline.com - Proyek Blok Masela di Maluku jangan terjebak dalam pusaran politik teatrikal menjelang tenggat target operasional.

Langkah seremonial groundbreaking yang dilakukan kelihatan hanya menjadi komoditas pencitraan politik jangka pendek. Ungkap salah satu tokoh muda MBD Verry Jacob yang akrap di sapa Veja

Kata Veja" Sebab, kesiapan teknis dan   keekonomian riil tidak menunjukkan kesiapan yang matang, Begitu juga dengan kesiapan finansial terutama yang menjadi kewajiban PHE Masela terkait dukungan dari Danantara. Ungkap Veja

Dikatakan-nya" Hal itu dikatakan ibu Enggelina kepada sejumlah wartawan di Jakarta bahwa" dalam industri hulu migas, struktur pembiayaan apapun namanya, trustee borrowing atau On-Lending, atau lainnya, pada akhirnya begitu operator mengadakan cash call, maka pertanyaannya hanya satu  'Apa dananya ada'?" jelas Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina, Senin (13/6/2026).

Veja mengungkapkan" Selain itu, kata Engelina, kehadiran aparat keamanan di lapangan Blok Masela juga perlu dipertanyakan, Kalau pendekatan keamanan yang dikedepankan ini berarti akan menyudutkan masyarakat lokal.

"Rakyat jangan ditekan untuk mendukung proyek tanpa mempertimbangkan hak atas tanah dan ruang lingkup kehidupannya,"  ujarnya.

Engelina membandingkan kehadiran militer pada masa awal Permina yang cikal bakal Pertamina di Pangkalan Brandan tahun 1950an, Saat itu, tentara tidak bekerja untuk kepentingan investor, tapi tentara teknik (genie pioner) yang dikirim untuk memperbaiki kilang yang rusak akibat perang. 

"Sekarang apa relevansinya aparat keamanan di Blok Masela? Itu kita bisa anggap menekan rakyat untuk jangan macam-macam, Ini negara dikelola kok seperti begini? Rakyat itu bukan musuh tapi mitra strategis, Jadi, jangan rampas tanah rakyat," tegas Engelina yang menyaksikan sendiri perbaikan kilang Pangkalan Brandan tahun 1959an ini. Jelas Veja

Veja juga menambahkan" Ditanyai mengenai potensi konflik agraria di lokasi kilang Blok Masela, Engelina mengatakan potensi sudah menunjukkan gejala nyata.

Untuk itu, katanya, perlu dorongan progresif untuk mengubah pendekatan pengadaan lahan dari metode konvensional seperti ganti rugi lalu gusur menuju skema penyertaan modal, dimana tanah rakyat  menjadi saham. 

"Menurut saya tanah menjadi saham adalah jalan tengah terbaik untuk mewujudkan keadilan agraria, Dengan skema ini, relasi rakyat dengan tanahnya tidak putus, Rakyat tidak menjadi mantan pemilik lahan tapi pemilik selamanya yang berhak menerima dividen berkala secara lintas generasi. Ucapnya

Menurut Engelina, dari aspek ekonomi politik, skema ini akan menaikkan posisi tawar masyarakat adat untuk menjadi mitra strategis korporasi, Rakyat bukan sekadar objek mitigasi dampak sosial. Pengelolaan sahamnya pun bisa dilakukan secara komunal seperti melalui Koperasi Adat atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Tapi, kalau tanah rakyat diklaim sebagai tanah negara untuk melegitimasi pengambilalihan ini dengan sendirinya akan menuai konflik tak berkesudahan dan akan menjadi duri bagi operasional Blok Masela.

Metode ganti rugi, jelas Engelina, menyebabkan relasi rakyat dengan tanahnya langsung putus setelah transaksi selesai, Uang tunai yang diterima bakal habis dalam beberapa tahun untuk konsumsi, yang pada gilirannya meninggalkan masyarakat tanpa aset produksi dan tanpa ruang hidup.

"Kalau tanah jadi saham, ​rakyat tidak kehilangan hak ekonomis atas tanah leluhur dan  tanah ditempatkan sebagai kapital utama yang nilainya terus melekat pada proyek, sehingga rakyat Maluku di laham proyek akan menerima dividen berkala. Ini menciptakan kesejahteraan lintas generasi dan bukan kemiskinan pasca-proyek. Ini pilihan bagi para penguasa. 

Dalam pengalaman di berbagai tempat, metode ganti rugi dan gusur menjadikan rakyat di posisi yang rentan ditekan instrumen negara demi dalih kepentingan umum yang memicu konflik berkepanjangan, Persoalannya, rakyat menjadi korban, sehingga perlu rakyat menjadi mitra dan memiliki suara dalam batas tertentu dan menjadi bagian dari entitas bisnis.

"Tapi, kalau negara melihat masyarakat lokal sebagai gangguan sosial, sehingga perlu kirim aparat ya persoalan dengan masyarakat lokal tidak akan selesai. Solusinya, rakyat harus jadi mitra bisnis strategis yang kelangsungan hidupnya berkelanjutan bersama proyek, termasuk keberlanjutan kepemilikan lahannya. 

Engelina menyadari, skema konversi lahan menjadi saham ini butuh terobosan untuk membongkar hambatan birokrasi. Sebab, skema Production Sharing Contract (PSC) migas buta realitas sosial, sehingga tidak mengenal kepemilikan saham berbasis tanah lokal. 

Hal ini, katanya, diperparah logika gampang dari penguasa yang lebih menyukai metode pembebasan lahan dengan uang tunai demi mengejar target seremonial cepat tanpa pedulikan dengan kemiskinan struktural jangka panjang masyarakat lokal, Jadi, ada perbedaan kepentingan masyarakat lokal dan proyek yang perlu dicarikan titik temu.

Diakhir keterangan-nya kepada media ini, Veja mengatakan bahwa Engelina menegaskan tanpa adanya keberanian politik (political will) baik dari penguasa lokal maupun penguasa nasional, maka rakyat  lokal  di lapangan akan dipaksa mengalah demi aliran gas yang keuntungannya terbang ke luar daerah.

"Indikasi pemaksaan sudah menunjukkan gejala dengan pengerahan aparat keamaman di sana. Iya kan, kalau tidak untuk apa mereka di sana. Mau perang dengan siapa, kalau bukan untuk mengintimidasi rakyat. Pungkasnya (tim)